Jakarta — Keputusan Indonesia menghentikan impor beras sejak 2025 disebut mulai memberikan dampak terhadap pasar beras global. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahkan menyebut petani di sejumlah negara eksportir mengalami tekanan setelah kehilangan pasar Indonesia.
Amran mengatakan Indonesia sebelumnya menjadi salah satu importir beras terbesar dunia. Berdasarkan data BPS, impor beras mencapai sekitar 3,06 juta ton pada 2023 dan 4,52 juta ton pada 2024.
Namun, kondisi berubah pada 2025. Pemerintah menyatakan tidak lagi membuka impor beras medium karena produksi dan cadangan dalam negeri dinilai mencukupi. Pemerintah juga menyebut capaian tersebut sebagai bagian dari keberhasilan swasembada beras.
“Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, petaninya tertekan, bahkan demo,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Amran, perubahan posisi Indonesia dari negara pengimpor menjadi tidak melakukan impor ikut memengaruhi permintaan di pasar internasional. Ia menyebut harga beras dunia turun dari sekitar US$660 menjadi US$368 per ton.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan harga acuan Thailand White Rice 5 persen memang berada di sekitar US$660 per ton pada Januari 2024 dan mencapai US$368 per ton pada November 2025.
“Dampaknya adalah harga beras dunia itu US$660 per ton tiba-tiba turun … US$368 per ton,” kata Amran.
Penurunan harga tersebut menunjukkan besarnya posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional. Ketika permintaan dari pasar sebesar Indonesia berkurang, negara eksportir menghadapi perubahan keseimbangan pasokan dan permintaan.
Amran juga mengungkapkan adanya permintaan dari sejumlah pemimpin negara agar Indonesia kembali membuka keran impor beras. Namun, pemerintah memilih mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada produksi dalam negeri.
“Ini tidak mungkin karena ini melukai petani Indonesia 115 juta orang. Karena petani demotivasi kalau kita impor,” ujar Amran.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan tantangan berikutnya. Swasembada beras tidak cukup hanya dibuktikan dengan berhentinya impor, tetapi juga harus diikuti kemampuan menjaga produksi, harga yang wajar, stok, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Dengan demikian, perubahan posisi Indonesia di pasar beras dunia bukan hanya soal perdagangan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, stabilitas harga pangan, dan insentif bagi petani dalam negeri. (*)
